|
Belajar Akreditasi Dari Kentucky |
|
|
|
|
Written by Administrator
|
|
Saturday, 09 January 2010 15:45 |
|
 (Unila): Manfaat akreditasi bagi sebuah jurusan di Universitas selain sebagai pemenuhan standar, juga berfungsi untuk mengembangkan pasar (market) bagi lulusan dan menjadikan jurusan dipercayai untuk mendapatkan dana hibah. Seperti disampaikan oleh Prof. Edward Jennings pada diskusi terbuka civitas akademika FISIP di ruang sidang Dekanat lantai 2, kemarin Kamis (07/01). Diskusi yang membahas tentang akreditasi tersebut digelar Laboratorium Administrasi dan Kebijakan Publik.
|
|
Last Updated on Saturday, 09 January 2010 15:47 |
|
|
Kuliah Umum Bersama Prof. Edward Jennings |
|
|
|
|
Written by Administrator
|
|
Wednesday, 06 January 2010 00:00 |
|
(Unila): Laboratorium Administrasi dan Kebijakan Publik FISIP Unila mengadakan kuliah umum (stadium general) administrasi publik dengan menghadirkan Prof. Edward T. Jennings, P.hD dari Martin School of Administration and Public Policy, University of Kentucky. Kegiatan ini dilangsungkan di aula gedung B FISIP lantai 3, Rabu (06/01).
Penyampaian materi yang disampaikan dalam dwi-bahasa (Inggris-Indonesia) ini menjelaskan tentang pentingnya administrasi publik dalam pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah , serta beberapa contoh kasus dari negara-negara maju yang dianggap sukses dalam hal pelayanan publik.
|
|
Dialog Interaktif Bersama Komisi Informasi RI |
|
|
|
|
Written by Administrator
|
|
Monday, 28 December 2009 00:00 |
|
(Unila): Laboratorium Administrasi - Kebijakan Publik FISIP Universitas Lampung bekerjasama dengan Ma’arif Institute Lampung menggelar dialog interaktif bersama Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Bertempat di ruang sidang Dekanat FISIP Unila, Senin siang (28/12).
Kegiatan dialog interaktif dengan materi kajian membedah rancangan Peraturan Daerah (Perda) Keterbukaan Informasi tersebut mengundang ketua Komisi Informasi Pusat, Ahmad Alamsyah Saragih. Selain untuk mengupayakan terbentuknya badan komisi informasi di tingkat propinsi dan kabupaten.
Dalam dialog yang berlangsung santai tersebut, Alamsyah mengungkapkan gagasan awal terbentuknya Komisi Informasi dan pentingnya mensosialisasikan pembentukan komisi ini di daerah-daerah.
“Gagasan dasar pembentukan institsi semacam ini di Indonesia masih jauh dari pemahaman, dikarenakan belum sepenuhnya mengerti fungsi institusi ini dalam pengelolaan pemerintah, sehingga dibutuhkan sumbangsih perguruan tinggi untuk ikut berperan aktif di dalamnya,” ujar Alamsyah.
Selain itu, papar Alamsyah, di setiap perguruan tinggi perlu juga membuat lembaga konsultan untuk urusan transparansi informasi public. Dia mencontohkan klinik keterbukaan informasi yang dibuat oleh Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
Dialog interaktif ini mendapat antusias hangat dari kalangan akademisi FISIP Unila. Terbukti bukan hanya dihadiri oleh mahasiswa dan dosen dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, juga beberapa dosen dari disiplin ilmu sosial yang lain juga turut berpartispasi aktif dalam diskusi. [unila.ac.id]
|
|
Last Updated on Saturday, 09 January 2010 15:34 |
|
|
|
|
|
|
Page 1 of 2 |